lensanews.id | BOGOR
Bupati Bogor, Rudy Susmanto meresmikan dua SKPD baru yang beroperasi di VIVO Mall, Sukaraja, jum’at (2/1/2026).
Hal ini sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik dan kolaborasi dengan dunia usaha, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi kawasan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menempatkan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di VIVO Mall, sebagai bagian dari inovasi strategi mendekatkan pelayanan publik serta kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menjaga keberlangsungan investasi, selain itu juga untuk menjawab kompleksitas persoalan daerah dengan jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, kebijakan tersebut bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke pusat perbelanjaan, melainkan bentuk kehadiran negara di ruang publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Siapa pun yang sudah berinvestasi di Kabupaten Bogor, pemerintah berkewajiban menjaga keberlangsungan investasinya. VIVO Mall sudah membangun dan berinvestasi, maka pemerintah hadir dan berkolaborasi,” ujar Rudy.
Ia melanjutkan, keberadaan OPD di mall diharapkan mampu menghidupkan aktivitas kawasan. Ketika pelayanan publik berjalan, masyarakat akan datang ke mall sehingga ruang-ruang usaha yang masih kosong dapat terisi dan aktivitas ekonomi kembali bergerak.
“Ketika masyarakat datang untuk mengurus pelayanan mereka datang ke mall, ini akan memberi efek berganda bagi dunia usaha dan UMKM lokal,” ucapnya.
Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait konsep work from mall dan pemanfaatan ruang publik sebagai pusat pelayanan.
Pemerintah Kabupaten Bogor telah mempersiapkan kebijakan ini sejak tahun 2025, dan mulai mengoperasikannya pada awal 2026.
“Selain faktor perekonomian, penempatan OPD di mall juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, tidak harus datang ke kantor pemerintahan yang jaraknya jauh atau sulit dijangkau,” pungkas Rudy. (Irvan)
