PESAWARAN | lensanews.id
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menerangkan, Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menerima Surat Keputusan Menteri PAN RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-PTDI STTD melalui Pola Pembibitan sejumlah 4 CPNS.
Dan pada hari ini, Kamis 02 Mei 2024 Sebanyak 277 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pesawaran mendapatkan Nomor Induk PPPK dan menerima Surat Keputusan tentang pengangkatan ASN.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dendi menyerahkan langsung SK penetapan tersebut yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2024 di GSG Kabupaten Pesawaran, Kamis (02/05/2024).
277 PPPK Kabupaten Pesawaran itu terdiri dari 248 orang formasi tenaga guru dan 29 orang formasi tenaga kesehatan pada penyelenggaraan Seleksi CASN Formasi Tahun 2023 pada bulan November 2023 lalu.
“Telah diusulkan Nomor Induk Pegawai melalui BKN, dan keempat CPNS tersebut akan ditugaskan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran,”kata Bupati Dendi.
Ditambahkan Bupati, saat ini banyak guru honorer yang belum terangkat menjadi ASN. Untuk itu Pemkab Pesawaran terus berupaya untuk dapat mengangkat semua pegawai yang ada di Kabupaten Pesawaran.
“Namun semua kembali kekemampuan keuangan di dalam Pemkab Pesawaran itu sendiri. Yakinlah kita terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Bumi Andan Jejama,” jelasnya.
Bupat Dendi juga mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK PPPK dan berharap amanah yang telah diberikan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh sehingga dapat mencetak anak didik yang berkualitas, dan semoga dunia pendidikan menjadi lebih maju.
Masih dengan Bupati Dendi, pada peringatan Hardiknas 2024, Bupati Dendi juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim.
Dia menyampaikan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah menjadi periode yang mengesankan dalam perjalanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dalam memimpin gerakan Merdeka Belajar yang semakin menyadarkan akan tantangan dan peluang untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Kata Bupati, untuk mengubah sebuah sistem yang begitu besar bukanlah hal yang mudah, dan merubah perspektif tentang proses pembelajaran bukanlah tugas yang sederhana.
“Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai,” imbuhnya.
“Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan,”tandasnya.
(Indra).
