LEBAK | lensanews.id
Proyek pembangunan jalan ruas Warung Haseum–Cibogo di Kabupaten Lebak, Banten, dengan nilai anggaran mencapai Rp670 juta, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa, pemuda, hingga masyarakat setempat. Kondisi fisik hasil pekerjaan yang dipersoalkan serta belum adanya penjelasan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak memunculkan desakan agar proyek tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
Sorotan terhadap proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh CV Liesdia Cipta Karya itu mencuat setelah Komunitas Mahasiswa Advokasi Anggaran Rakyat (KOMPASR) melakukan penelusuran awal di lapangan. Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pekerjaan yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi kontrak, dan kondisi fisik bangunan.
Temuan tersebut kemudian mendapat perhatian serius dari Paguyuban Pemuda Malingping (PPM). Organisasi kepemudaan itu menyayangkan apabila kualitas hasil pembangunan jalan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak.
Perwakilan PPM, Pandu Budiman, menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang berkualitas, memenuhi spesifikasi teknis, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami dari Paguyuban Pemuda Malingping mengecam keras apabila benar pembangunan jalan tersebut tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis. Anggaran Rp670 juta bukan uang yang sedikit. Itu uang rakyat yang harus menghasilkan pembangunan berkualitas, bukan justru menyisakan persoalan dan keretakan pada bangunan jalan,” tegas Pandu dalam keterangan resminya.
Atas dasar kondisi fisik pekerjaan yang menjadi sorotan, PPM Kecamatan Malingping mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak untuk melakukan pemeriksaan dan audit sesuai kewenangannya.
Selain itu, mereka juga meminta agar aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan perhatian apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti.
Menurut PPM, pemeriksaan diperlukan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas.
Kritik serupa disampaikan Dede Yusuf, S.IP., salah seorang warga setempat. Ia menilai belum adanya penjelasan dari Dinas PUPR Kabupaten Lebak mengenai persoalan yang berkembang justru memperbesar tanda tanya publik terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut.
Sebagai instansi pemerintah yang mengelola pembangunan infrastruktur daerah, Dinas PUPR dinilai perlu memberikan keterangan secara terbuka, khususnya mengenai spesifikasi teknis, mekanisme pengawasan, serta hasil pemeriksaan terhadap kondisi fisik pekerjaan.
“Sebagai instansi pelayanan publik, Dinas PUPR seharusnya transparan. Jika memang tidak ada masalah dalam proyek tersebut, mengapa harus takut dan diam saat dikonfirmasi?” ujar Dede Yusuf.
Ia juga mengingatkan bahwa ruas jalan Warung Haseum–Cibogo merupakan salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat. Karena itu, kualitas konstruksi tidak boleh diabaikan, mengingat infrastruktur jalan memiliki fungsi strategis dalam menunjang mobilitas warga dan perputaran ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, belum diperolehnya keterangan resmi dari instansi teknis maupun kontraktor pelaksana menjadi catatan tersendiri dalam polemik tersebut. Padahal, klarifikasi dari pihak terkait sangat diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, sekaligus memastikan persoalan yang berkembang dinilai berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan teknis.
Awak media sebelumnya telah berupaya meminta konfirmasi kepada CV Liesdia Cipta Karya selaku pelaksana pekerjaan. Namun, hingga berita ini disusun, upaya tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Upaya konfirmasi juga diarahkan kepada Dinas PUPR Kabupaten Lebak, termasuk Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait. Namun, belum ada keterangan resmi yang diterima redaksi mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan maupun langkah pengawasan yang telah dilakukan.
Publik kini menantikan penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sebab, persoalan proyek infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat tidak cukup dijawab dengan klaim bahwa pekerjaan telah selesai secara administratif. Kesesuaian spesifikasi, mutu konstruksi, volume pekerjaan, serta ketahanan hasil pembangunan harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan terukur.
Awak media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Dinas PUPR Kabupaten Lebak, PPK, maupun CV Liesdia Cipta Karya untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Kepek RM)
