BANTEN | lensanews.id
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dari wilayah Banten Selatan menyatakan akan menggelar aksi ke Kota Serang sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik penarikan kendaraan secara paksa oleh oknum yang dikenal dengan sebutan mata elang (matel).
Rencana aksi tersebut mencuat menyusul keresahan masyarakat terhadap aktivitas sejumlah penagih utang yang diduga melakukan pencegatan kendaraan di jalan umum. Praktik tersebut dinilai telah melampaui batas kewenangan penagihan dan berpotensi mengarah pada tindakan melawan hukum apabila disertai intimidasi maupun perampasan kendaraan tanpa prosedur yang sah.
Ketua Laskar Banten Selatan (LBS), Haes Rumbaka, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan sejumlah elemen ormas untuk menyikapi persoalan tersebut. Bahkan, mereka tengah mempersiapkan langkah konsolidasi guna menyampaikan aspirasi secara langsung di Kota Serang.
Menurut Haes, salah satu agenda yang direncanakan adalah mendatangi Polda Banten untuk mendesak aparat penegak hukum (APH) agar meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan praktik penarikan kendaraan yang dilakukan secara intimidatif.
Ia menilai, persoalan penagihan kredit, khususnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia, tidak boleh dijadikan alasan bagi pihak tertentu untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap konsumen.
“Perusahaan pembiayaan tidak boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan tindakan intimidasi, apalagi merampas kendaraan di tengah jalan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Jika ditemukan unsur pelanggaran, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Haes, Rabu (11/11/2026).
Senada dengan itu, Ketua LSM Harimau Kabupaten Lebak, Asep Sudjana, menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan aktivitas matel yang dinilai meresahkan masyarakat.
Pria yang akrab disapa Apih tersebut mengaku telah mengantongi sejumlah informasi mengenai oknum yang diduga kerap beroperasi di wilayah Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
Ia menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila dugaan praktik intimidasi dan penarikan kendaraan secara paksa terus berlangsung. Namun, ia juga diharapkan dapat memastikan setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan tidak berkembang menjadi aksi main hakim sendiri.
“Kami meminta aparat penegak hukum segera merespons keresahan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena persoalan seperti ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujarnya.
Rencana aksi sejumlah ormas tersebut sekaligus menjadi perhatian bagi aparat kepolisian dan perusahaan pembiayaan agar memastikan seluruh aktivitas penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks hukum, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polda Banten maupun pihak perusahaan pembiayaan terkait rencana aksi tersebut dan dugaan aktivitas penagihan kendaraan yang dipersoalkan.
Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum dalam memastikan penagihan kredit berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun tindakan perampasan yang tidak memiliki dasar hukum.
(Apih)
