LAHAT | lensanews.id
Dalam rangka penanggulangan bencana banjir sekaligus early warning system bagi seluruh jajaran Pemkab Lahat guna membahas langkah strategis dan taktis sehubungan dengan musibah banjir dan tanah longsor yang melanda desa dan kelurahan di Kabupaten Lahat.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), pada Minggu 28 Januari 2024.
Rakor yang dipusatkan di Oproom Pemkab Lahat dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Lahat Muhammad Farid, S.STP,M.Si, dan dikuti oleh seluruh OPD dan Camat Se- Kabupaten Lahat.
Rapat dibuka dengan mendengar arahan dari PJ Bupati Lahat Muhammad Farid, S.STP,M.Si yang mengatakan apresiasi atas kerja sama dinas terkait mengenai penanganan banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Lahat.
Dirinya mengungkapkan, melihat bencana yang terjadi artinya kita berada pada titik yang rawan banjir dan tanah longsor,.
“Oleh karna itu kedepanya titik yang menjadi fokus kita ini harus betul betul ditangani dengan sistematis, menyeluruh dan terukur,” ujar Farid.
“fokus kita dalam penanggulangan bencana kali ini adalah yang pertama masyarakat, selanjutnya normalisasi dan kebutuhan pangan,” tukasnya.
Dirinya juga mengatakan agar segera menindak lanjuti upaya penanganan secara prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga bukan hanya menyelesaikan dampak ini saja.
“Namun perlu kaji ke depan agar banjir tidak terulang kembali,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Lahat H Ali Afandi SPdI MPd mengatakan,
“Laporan dalam 4 kecamatan ada 416 rumah terendam banjir mulai dari ketinggian 1 meter hingga 5 meter, 69 hektar sawah rusak dan gagal panen, 117 hektar kebun rusak, 24 petak kolam ikan meluap, 6 jembatan rusak dan hanyut,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya meminta koordinasi dengan pihak kecamatan dan kepala desa, yang mana yang harus di dahulukan sebagaimana kebutuhan masyarakat yang terdampak, ujarnya.
Sebagai informasi, kesimpulan pada rakor ini adalah sebagai berikut :
Camat 4 area sepakat, agar ada bantuan sembako dan air bersih serta bantuan sawah yang rusak dan gagal panen dan juga perbaikan infrastruktur yang rusak.
Lalu kesimpulan lainya mengenai kebutuhan pangan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan akan menggelontorkan bantuan sebanyakl 20 kg/KK, selain itu fasilitas air akan diperbaiki, serta Infrastruktur yang rusak akan dilakukan perbaikan berdasarkan urgensi dan system penganggaran. (Alfin)
