BOGOR | lensanews.id
Alokasi anggaran sebesar Rp27,8 miliar oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, untuk pengadaan mebler, perangkat ipf, serta sewa gedung dinilai sebagai bentuk pemborosan ekstrem yang mencederai keadilan publik.
Ketua BPI KPNPA RI Bogor Rizwan Riswanto mengatakan, ditengah banyaknya fasilitas sekolah yang rusak dan kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan, kebijakan ini menunjukkan ketidakpedulian dan egois dalam mengambil kebijakan terhadap kepentingan masyarakat.
Tiga Poin Kritis Alokasi Anggaran Disdik
* Pengadaan Medler: Urgensi dan asas manfaat proyek ini dipertanyakan.
* Pengadaan IPF: Indikasi penggelembungan harga (markup) komoditas teknologi.
* Sewa Gedung Mewah: Pemborosan ruang yang tidak berdampak pada mutu siswa.
Tuntutan tegas kepada Aparat Penegak Hukum (APH), kami mendesak Polres Bogor selaku Aparat Penegak Hukum untuk segera mengambil tindakan nyata:
* Panggil Kepala Dinas: Periksa Kepala Disdik atas dasar asas transparansi publik.
* Audit Investigatif: Gandeng BPK/BPKP untuk menyisir potensi kerugian negara.
* Sita Dokumen Kontrak: Amankan berkas lelang guna mencegah penghilangan barang bukti.
* Tetapkan Tersangka: Tindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang.
“Anggaran pendidikan adalah hak dasar anak bangsa, bukan komoditas proyek demi perputaran rupiah segelintir elite birokrasi,” ujar Rizwan, di Cibinong, minggu (12/7/2026).
Ia melanjutkan, Polres Bogor tidak boleh tinggal diam dan harus segera membongkar skandal ini demi menyelamatkan uang rakyat.
“BPI KPNPA RI Bogor menyatakan sikap akan turun ke jalan dan demonstrasi di depan Mabes Polri, agar semua kebobrokan dan kebohongan tentang anggaran di Disdik kabupaten Bogor segera di proses hukum,” pungkasnya.
