TANGGAMUS | lensanews.id
Dugaan tercampurnya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan air di SPBU 24.353.48 yang berlokasi di Jalan Lintas Barat (Jalinbar), Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, menuai sorotan masyarakat.
Peristiwa yang diketahui terjadi pada Kamis (12/11/2026) tersebut mencuat setelah seorang konsumen mengeluhkan sepeda motornya mengalami gangguan mesin hingga mogok mendadak sesaat setelah mengisi Pertalite di SPBU tersebut.
Konsumen yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu mengungkapkan, sepeda motor yang dikendarainya awalnya dalam kondisi normal. Namun, tidak lama setelah pengisian BBM, mesin kendaraan mulai tersendat, kemudian mati secara tiba-tiba.
Merasa ada kejanggalan, konsumen tersebut berinisiatif memeriksa kondisi BBM yang masuk ke tangki kendaraannya. Sampel Pertalite kemudian diambil dan dituangkan ke dalam botol plastik untuk diamati.
Dari pengamatan konsumen, terlihat adanya cairan yang diduga air mengendap dan terpisah dari BBM di dalam botol. Meski kendaraan telah dicoba dihidupkan kembali, mesin tetap tidak menyala meskipun BBM yang digunakan telah diganti.
Untuk memastikan dugaan penyebab kerusakan kendaraan, awak media turut meminta keterangan seorang mekanik yang memeriksa sepeda motor tersebut. Berdasarkan pemeriksaan mekanik, gangguan mesin diduga berkaitan dengan kondisi BBM yang digunakan dan dicurigai telah tercampur air.
Meski demikian, untuk memastikan kandungan BBM sekaligus menentukan penyebab teknis kerusakan kendaraan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pengujian sampel oleh pihak berwenang atau lembaga penguji yang kompeten.
Pengawas SPBU Belum Memberikan Klarifikasi
Guna memperoleh penjelasan dan memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya menghubungi pengawas SPBU 24.353.48 melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp pada nomor yang diketahui awak media ini.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan maupun keterangan resmi dari pihak pengawas atau pengelola SPBU terkait dugaan BBM Pertalite tercampur air tersebut.
Belum adanya klarifikasi tersebut membuat sejumlah warga mendesak PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan kegiatan niaga dan distribusi BBM untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPBU 24.353.48.
Warga juga meminta agar tanggung jawab pengawasan di SPBU tersebut dievaluasi. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, mereka mendesak perusahaan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk pencopotan pengawas sesuai tingkat kesalahan.
Tidak hanya itu, warga meminta agar konsumen yang mengalami kerugian memperoleh penggantian biaya perbaikan kendaraan, termasuk biaya pemeriksaan, pengurasan tangki, dan penggantian komponen apabila terbukti kerusakan tersebut disebabkan oleh BBM yang disalurkan SPBU.
Masyarakat juga meminta aparat dan instansi berwenang tidak berhenti pada pemeriksaan internal, tetapi melakukan pengujian kualitas BBM serta menelusuri kemungkinan adanya persoalan pada tangki penyimpanan, sistem distribusi, maupun prosedur pengawasan.
Jika ditemukan pelanggaran serius yang memenuhi ketentuan, warga meminta agar sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional SPBU dipertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Dalam perspektif perlindungan konsumen, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan teknis kendaraan. Kualitas BBM yang diperdagangkan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.
Selanjutnya, Pasal 7 huruf g mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Sementara itu, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara, maupun perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sektor energi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan perundang-undangan terkait Cipta Kerja juga menjadi landasan pengawasan kegiatan usaha hilir migas, termasuk pemenuhan standar dan mutu BBM yang dipasarkan.
Adapun dalam aspek tanggung jawab perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Pasal 1367 juga mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungan atau berada di bawah pengawasan pihak tertentu sesuai persyaratan hukum.
Dengan demikian, apabila melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan terbukti bahwa kerusakan kendaraan konsumen disebabkan oleh BBM yang tidak memenuhi standar mutu akibat kelalaian atau pelanggaran pihak pengelola, tanggung jawab ganti rugi dapat dimintakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pertamina Diminta Turun Tangan
Kasus dugaan tercampurnya Pertalite dengan air di SPBU 24.353.48 menjadi perhatian serius karena menyangkut jaminan kualitas produk yang langsung digunakan masyarakat.
Pertamina Patra Niaga diharapkan segera melakukan pemeriksaan terhadap sampel BBM, tangki penyimpanan, sistem penerimaan dan penyaluran BBM, serta catatan pengawasan kualitas di SPBU tersebut.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut merupakan insiden teknis, gangguan pada fasilitas penyimpanan, atau terdapat pelanggaran prosedur dalam pengelolaan dan penyaluran BBM.
Masyarakat berhak memperoleh BBM sesuai standar mutu yang dijanjikan. Karena itu, apabila dugaan tersebut terbukti, penanganannya harus dilakukan secara transparan, disertai pertanggungjawaban yang jelas dan pemulihan kerugian konsumen.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang bagi pihak pengelola SPBU 24.353.48 maupun PT Pertamina Patra Niaga untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan secara berimbang. (Tomi)
