lensanews.id ✓ JAKARTA
Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penerapan pendidikan militer bagi siswa-siswa yang terindikasi nakal atau bermasalah di lingkungan sekolah. Langkah ini dinilai sebagai upaya progresif dalam membangun kedisiplinan dan karakter positif di kalangan remaja, khususnya yang terlibat dalam geng motor dan aksi tawuran.
Ketua Umum AKPERSI Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., dalam keterangannya kepada media menegaskan bahwa program tersebut sangat penting untuk diterapkan guna melindungi generasi muda dari pergaulan menyimpang.
“Kami sangat mendukung langkah ini dan berharap para orang tua turut mengawal serta menyetujui program ini demi masa depan anak-anak mereka. Remaja yang terseret dalam kriminalitas jalanan sudah seharusnya dibina secara serius,” ujar Ketua Umum AKPERSI Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ.,
Program yang dirancang oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini melibatkan TNI dan Polri dalam pembinaan karakter siswa. Rencananya, siswa yang masuk kategori bermasalah akan dibina selama enam bulan di barak militer dan sementara tidak mengikuti sekolah formal.
“TNI akan menjemput langsung siswa dari rumah untuk dilakukan pembinaan mental dan karakter,” kata Dedi.
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, siswa yang menjadi prioritas adalah mereka yang terlibat tawuran, anggota geng motor, dan yang sudah sulit dibina secara etika oleh orang tua. Kodam III/Siliwangi kini tengah mempersiapkan langkah teknis pelaksanaan program tersebut.
Meski menuai dukungan luas, termasuk dari berbagai unsur masyarakat, wacana ini juga mendapat catatan penting dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia mengingatkan agar program ini tidak melanggar hak siswa atas pendidikan formal.
“Tanpa mengabaikan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang menyeluruh dan membangun potensi akademiknya, program ini tetap harus dikaji mendalam,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mendengar masukan dari praktisi pendidikan dan orang tua murid agar penerapan tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan solutif.
Dedi Mulyadi sendiri menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah untuk menyelesaikan akar persoalan remaja, bukan sekadar menindak.
“Masalah geng motor tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Harus tuntas. Anak-anak ini butuh keteladanan dan disiplin,” katanya.
Dengan dukungan dari AKPERSI dan berbagai pihak, program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini diharapkan dapat menjadi model pembinaan karakter baru di Indonesia, khususnya dalam menanggulangi krisis moral di kalangan remaja. (Red)
