LEBAK | lensanews.id
Pelaksanaan Program Jalan Bang Andra pada ruas Cikeusik–Simpang Cijaku Tahun Anggaran (TA) 2025 kembali mendapat sorotan. Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) bersama Gerakan 9 mendesak agar bagian rigid beton yang mereka nilai mengalami gradasi dan diduga tidak memenuhi mutu serta spesifikasi kontrak, dilakukan pembongkaran dan penggantian.
Desakan tersebut disampaikan setelah AMPP dan Gerakan 9 menyoroti kualitas pekerjaan pada salah satu paket Program Jalan Bang Andra. Mereka juga menyebut paket tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI dan meminta agar persoalan mutu pekerjaan tidak diselesaikan hanya dengan melapisi permukaan beton menggunakan hotmix.
Menurut mereka, apabila dalam dokumen kontrak dan RAB pekerjaan yang ditetapkan adalah konstruksi rigid beton, maka penyelesaiannya harus mengacu pada spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak yang berlaku.
“Beton jalan Bang Andra di Cikeusik ini kami tegaskan agar dibongkar dan diganti dengan yang baru, bukan dihampari hotmix. Pekerjaan dalam RAB dan kontrak jelas beton, bukan hotmix. Jadi kami tegaskan agar dibongkar,” ujar Asep Sudjana.
Soroti Pengawasan dan Pengendalian Kontrak
AMPP juga mempertanyakan efektivitas pengawasan dan pengendalian kontrak yang dilakukan oleh pejabat terkait pada Dinas PUPR Provinsi Banten.
Otoy Lahar menyatakan pihaknya menilai perlu dilakukan penelusuran secara objektif terhadap proses pengawasan pekerjaan, termasuk memastikan apakah setiap tahapan pelaksanaan telah berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan ketentuan pengadaan pemerintah.
“PA, PPK dan PPTK kami sinyalir lalai dalam pengawasan dan pengendalian kontrak. Tinggal ditelusuri apakah kelalaian tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan atau ada faktor lainnya. Karena itu, kami mendorong pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif,” kata Otoy.
Menurutnya, pengawasan terhadap penyedia jasa, kontraktor maupun fasilitas produksi beton (batching plant) harus dapat memastikan bahwa material dan pekerjaan yang terpasang memenuhi persyaratan mutu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
Tantang Uji Mutu Beton di Lapangan
Sementara itu, Gerakan 9 mendesak dilakukannya pengujian mutu beton secara independen dan terukur terhadap pekerjaan Program Bang Andra, baik TA 2025 maupun TA 2026.
Hendrik Arizky meminta BPK, Dinas PUPR, Inspektorat serta instansi terkait turun bersama-sama melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dari pekerjaan tersebut.
“Mari BPK, PUPR, Inspektorat dan pihak terkait lainnya kita uji mutu beton di lapangan bersama kami. Baik Program Bang Andra TA 2025 maupun TA 2026. Kami juga meminta BPK mempertimbangkan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap seluruh paket Program Bang Andra apabila terdapat indikasi yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Hendrik.
Ia menambahkan, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan mutu, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun potensi kerugian keuangan negara yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
PUPR: Beton Gradasi dan Hotmix Disebut Tidak Dibayar
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan, saat beraudiensi dengan AMPP dan Gerakan 9, memberikan penjelasan mengenai pekerjaan beton yang disebut mengalami gradasi dan kemudian dilapisi hotmix.
Menurut Arlan, bagian pekerjaan tersebut tidak dibayarkan oleh pihaknya.
“Oh, kalau yang gradasi beton di situ, baik betonnya maupun hotmix-nya itu tidak dibayar sepeser pun oleh kami. Adapun bahu jalan dan kekurangan lainnya, dilakukan sesuai yang dikerjakan atau bayar terpasang,” ungkap Arlan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi lebih lanjut melalui dokumen kontrak, progres pekerjaan, berita acara pembayaran, hasil pemeriksaan mutu serta dokumen pemeriksaan terkait, sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai status pekerjaan tersebut.
Gerakan #SaveJalanBangAndra
AMPP dan Gerakan 9 memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Program Jalan Bang Andra melalui gerakan #SaveJalanBangAndra
Mereka menilai program pembangunan infrastruktur tersebut memiliki tujuan strategis bagi masyarakat dan konektivitas wilayah sehingga pelaksanaannya harus dijaga agar memenuhi aspek kualitas, kuantitas, ketepatan spesifikasi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Namun demikian, berbagai tudingan terkait dugaan buruknya pelaksanaan pekerjaan dan dugaan adanya praktik yang menguntungkan pihak tertentu, menurut AMPP dan Gerakan 9, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga berwenang.
Mereka juga menyatakan menemukan sejumlah keretakan pada rigid beton pekerjaan TA 2026 dan meminta kondisi tersebut diverifikasi melalui pengujian teknis, bukan semata-mata berdasarkan penilaian visual.
Untuk menjaga objektivitas pemberitaan, seluruh dugaan mengenai ketidaksesuaian mutu, spesifikasi, pengawasan maupun potensi kerugian negara tetap memerlukan pembuktian berdasarkan dokumen kontrak, hasil uji laboratorium, pemeriksaan teknis dan audit lembaga berwenang.
LensaNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas PUPR Provinsi Banten, PA, PPK, PPTK, penyedia jasa, kontraktor, batching plant, maupun pihak terkait lainnya atas pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Undang-Undang Pers.
(Apih)
