lensanews.id ✓ LEBAK
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gubugan Ciberem Kecamatan Maja Kabupaten Lebak diduga memungut biaya lebih dari nominal yang telah di tentukan, padahal dalam peraturan SKB tiga Menteri tidak boleh memungut biaya lebih dari ketentuan yang berlaku.
Menurut informasi warga yang tidak ingin indetitasnya di sebutkan melaporkan kepada Tim awak media pihak Desa Gubugan Ciberem meminta biaya pembuatan sertifikat 1juta Rupiah setiap bidang kepada warga.
Warga juga mengatakan pihak desa saat mensosialisasikan program dan biaya PTSL biayanya hanya 150 ribu perbidang sesuai Ketentuan SKB ties menteri tapi faktanya kami di minta 1 juta perbidang.
Persyaratan dokumen kelengkapan untuk PTSL yaitu identitas diri pemohon (KTP, KK) dan dokumen tanah seperti SPPT dan sejenisnya. Dan segel tidak termasuk dalam persyaratan program PTSL.
Pihak Desa Gubugan Ciberem membuat aturan sendiri kepada penerima manfaat program PTSL dengan meminta biaya pembuatan segel terlebih dahulu dengan biaya bervariatif.
Dalam surat keputusan Bersama tiga Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) biaya PTSL yang tidak ditanggung oleh APBN akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. biaya ini mencakup pengukuran tanah, pengajuan sertifikat, dan dokumen administrasi, dengan total biaya maksimal Rp150.000.
Jika pihak Desa Gubugan Ciberem memungut lebih dari ketentuan yang berlaku maka hal itu sebuah tindakan ilegal yang tidak dibenarkan karena sangat merugikan masyarakat. Dan hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 Ayat 1 dengan ancaman pidana 5 tahun.
Sementara itu, Sekdes Gubugan Ciberem saat di konfirmasi membantah adanya pungutan biaya di luar SKB Tiga Menteri tapi hanya 150 ribu perbidang.
” Awalnya desa kami mendapatkan 10 ribu bidang yang rencana akan di buatkan sertifikat, sehubungan adanya pemangkasan anggaran kami hanya mendapakan 400 bidang,” ucapnya saat di konfirmasi melaui saluran WhatsAppnya.
Selanjutnya dengan adanya informasi masyarakat tersebut media ini kedepan akan terus mengawal program PTSL yang berlangsung. Dan akan memastikan berjalan sesuai dengan Juklak dan juklis yang sudah di tentukan, sehingga masyarakat tidak jadi korban oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
(ND/Tim)
