lensanews.id ✓ LEBAK
Sehubungan dengan pemberitaan di media online yang menyebutkan berbagai tuduhan terhadap PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ), dengan penuh rasa tanggung jawab kami menyampaikan klarifikasi dan tanggapan sebagai berikut:
Pertama-tama, PT SBJ memahami bahwa sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor strategis seperti pertambangan emas, eksistensi kami selalu berada dalam sorotan publik. Kami sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, media, maupun lembaga negara. Namun demikian, kami juga berkewajiban untuk meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat luas.
1. Komitmen terhadap Hukum dan Regulasi
PT SBJ adalah pemegang sah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan seluruh aktivitas pertambangan kami dilakukan di dalam wilayah IUP tersebut. Kami senantiasa berupaya menjalankan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik di bidang lingkungan hidup, keselamatan kerja, maupun tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Tuduhan bahwa PT SBJ tidak menggubris aturan adalah tidak berdasar dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Kami terus menjalin komunikasi aktif dengan instansi terkait, termasuk Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, hingga lembaga penegak hukum untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum.
2. Kasus Hukum dan Denda
Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan denda administratif kepada perusahaan, kami tidak pernah menutup-nutupi hal tersebut. PT SBJ telah menjalankan proses hukum dengan taat dan menghormati keputusan yang diambil oleh pengadilan. Kami menganggap ini sebagai pembelajaran penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Sejak saat itu, kami telah melakukan sejumlah langkah korektif, mulai dari peningkatan sistem pengolahan limbah, penguatan struktur tim lingkungan, hingga evaluasi ulang seluruh aspek teknis di wilayah operasional. Pendampingan teknis dari konsultan lingkungan yang kredibel pun terus kami lakukan.
3. Tuduhan “Bromocorah” dan Ancaman Penutupan
Kami menyayangkan adanya narasi yang menggunakan diksi yang tidak pantas seperti “bromocorah emas” dan ajakan untuk melakukan “penangkapan” tanpa melalui proses hukum yang sah. Kami percaya, sebagai negara hukum, semua bentuk tuduhan haruslah dibuktikan melalui proses peradilan yang objektif dan tidak berdasarkan opini sepihak.
Menuduh individu maupun badan usaha tanpa bukti yang terverifikasi justru bisa menyesatkan publik dan menciptakan kegaduhan sosial yang tidak perlu. Kami tidak ingin membalas dengan narasi emosional, namun kami tegaskan bahwa PT SBJ selalu terbuka apabila ada pihak yang ingin melakukan klarifikasi secara langsung, baik dari unsur media, masyarakat sipil, maupun lembaga legislatif dan yudikatif.
4. Keterbukaan dan Kolaborasi
Kami telah membangun banyak kerja sama dengan unsur-unsur masyarakat lokal, termasuk tokoh adat, kepala desa, organisasi kepemudaan, hingga lembaga pendidikan. Kami juga aktif dalam program reboisasi, penyaluran CSR untuk beasiswa, santunan anak yatim, bantuan masjid, dan pembangunan infrastruktur lokal. Tidak semua cerita baik dari lapangan muncul ke permukaan, namun kami terus bekerja dan berupaya menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi daerah.
5. Ancaman Pengadilan Rakyat dan Potensi Kekerasan
Pernyataan yang menyebutkan kemungkinan munculnya “pengadilan rakyat” di wilayah operasi kami sungguh kami sayangkan dan anggap sebagai bentuk provokasi yang berbahaya. Dalam suasana demokrasi, perbedaan pandangan dan kritik harus disampaikan melalui mekanisme yang konstitusional, bukan dengan ancaman kekerasan yang justru dapat membahayakan keselamatan masyarakat secara luas.
PT SBJ percaya bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Kami terbuka untuk difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat. (Dhee)
