lensanews.id | Bandar Lampung
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Sasa Chalim, memberikan perhatian serius terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang tengah dibahas di DPRD Provinsi Lampung. Dalam pandangannya, investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun perlu dipastikan kebijakan yang lahir tidak timpang dan tetap mengedepankan kepentingan pelaku UMKM serta masyarakat lokal.
Menarik Dibaca. . .
“Investasi memang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun kita juga perlu mempertanyakan: apakah pemberian insentif yang diatur dalam raperda ini sudah cukup adil dan proporsional bagi pelaku UMKM serta masyarakat lokal?” ujar Sasa Chalim di sela rapat pembahasan Raperda.
Dukungan Terhadap Investasi, Tapi Tidak dengan Mengorbankan yang Kecil
Sasa menegaskan, fraksinya mendukung hadirnya investor dalam kerangka mempercepat pembangunan daerah, namun bukan berarti kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan pemodal besar.
“Kami tentu mendukung kehadiran investor sebagai mitra strategis pembangunan. Tapi jangan sampai insentif yang diberikan justru menjauhkan pelaku usaha kecil dari kesempatan bertumbuh. Pemerintah daerah wajib memastikan pelaku UMKM tidak sekadar jadi penonton, apalagi terpinggirkan,” tegasnya.
Menurutnya, insentif penanaman modal tidak boleh semata-mata ditakar dari nilai investasi besar, tetapi juga sejauh mana dampak sosial dan ekonomi positifnya bagi masyarakat lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja, kemitraan usaha dengan UMKM, dan transfer teknologi.
UMKM Harus Jadi Pilar Utama
Dalam forum resmi DPRD, Sasa juga menyinggung pentingnya menjadikan UMKM sebagai subjek utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“UMKM terbukti tahan terhadap krisis, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menyentuh akar ekonomi rakyat. Sudah saatnya kita berpikir dari bawah, dari desa, dari rakyat kecil. Kebijakan insentif harus inklusif, bukan eksklusif,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar dalam pasal-pasal Raperda yang sedang dibahas, dimasukkan klausul yang mewajibkan investor bermitra dengan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari syarat kemudahan atau insentif yang mereka terima.
Harus Ada Keberimbangan, Bukan Hanya Janji Pertumbuhan
Lebih lanjut, Sasa mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada narasi pertumbuhan semata, melainkan memperhatikan pemerataan dan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan jika hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak. Investasi harus berdampak ke masyarakat luas. Keberimbangan itu penting,” tegasnya.
Sasa juga menyampaikan bahwa Fraksi PKB akan mengawal ketat proses legislasi Raperda ini agar tidak hanya pro-investor, tetapi juga pro-rakyat dan pro-UMKM. (Red/Adv)
