KOTA METRO | lensanews.id
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Metro menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kota Metro, Selasa (10/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa bahkan membakar ban di depan kantor legislatif sebagai bentuk kekecewaan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dharma Wacana Metro.
Dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung dewan. Mereka menyuarakan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah serta meminta DPRD mengambil langkah tegas.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Kota Metro untuk menghadirkan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso ke hadapan publik di gedung parlemen daerah guna menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Salah satu orator aksi, Arda, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan di Bumi Sai Wawai.
Menurutnya, mahasiswa turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kota Metro.
“Kami mendesak DPRD Kota Metro menghadirkan Wali Kota Bambang Iman Santoso untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait realisasi program kerja pemerintah kota yang dinilai belum jelas perkembangannya,” ujar Arda dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk tekanan moral agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.
“Mahasiswa datang bukan sekadar melakukan aksi simbolik. Kami membawa tuntutan yang jelas agar pemerintah daerah segera mengevaluasi dan mengoptimalkan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti 13 program unggulan Pemerintah Kota Metro yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Mereka meminta agar program-program tersebut tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain program Semua Jalan Mulus, peningkatan penerangan jalan umum, digitalisasi pelayanan publik, hingga bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut peningkatan kesejahteraan perangkat lingkungan, termasuk peningkatan insentif bagi RT, RW, LPM, serta kader posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Di sektor kesehatan, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama melalui perbaikan fasilitas rumah sakit dan puskesmas di Kota Metro.
Mahasiswa menilai sektor kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Tidak hanya mengkritisi pemerintah daerah, mahasiswa juga menyoroti kinerja DPRD Kota Metro yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Mereka menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak boleh hanya menjadi “penonton”, tetapi harus berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan.
“Mereka harus berani bersikap tegas dan kritis. Jangan sampai program pemerintah hanya menjadi janji kosong yang merugikan masyarakat,” teriak mahasiswa dalam aksi tersebut.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa juga mendesak DPRD Kota Metro untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta kualitas pelayanan kesehatan di Kota Metro.
Mahasiswa berharap DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih maksimal demi memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
