Lensanews.id | LAMPUNG TIMUR
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung Timur menggelar sosialisasi anti korupsi di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta Membangun Budaya Integritas dalam Praktik Ekonomi Lokal”.
Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Timur, para kepala desa, kepala UPTD puskesmas, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang terus dilakukan pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kegiatan kali ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
“Ini bagian dari upaya kita dalam sosialisasi pencegahan anti korupsi. Bedanya, hari ini kita membangun kolaborasi untuk menciptakan ekosistem. Kalau sebelumnya lebih banyak internal ASN, sekarang melibatkan pelaku usaha,” ujar Ela.
Menurut Ela, upaya membangun ekosistem anti korupsi tidak bisa hanya fokus pada ASN. Pelaku usaha juga perlu dilibatkan karena dunia usaha memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintahan. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun budaya integritas.
“Ekosistem itu jamak, tidak berdiri sendiri. Ada ASN, pelaku usaha, media, NGO, LSM, dan stakeholder lainnya. Ini wujud nyata membangun lingkungan dan budaya anti korupsi,” jelasnya.
Ela menambahkan, sosialisasi ini juga menjadi langkah pencegahan korupsi yang menyasar hingga tingkat pemerintahan desa. Ia menegaskan peran Inspektorat Daerah untuk terus melakukan pencegahan dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, harus kita mitigasi. Kita evaluasi celah-celah yang salah, kesalahan tahun-tahun sebelumnya kita perbaiki ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua HIPMI Lampung Timur Aditya mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun Lampung Timur yang bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja.
“Membangun daerah yang bebas korupsi tidak bisa dilakukan oleh sedikit kelompok. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan elemen masyarakat lainnya,” kata Aditya.
Aditya juga menjelaskan alasan HIPMI mengundang aparat penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan dalam sosialisasi tersebut. Hal itu dilakukan agar pencegahan korupsi dapat dipahami secara komprehensif sejak dini.
“Kami ingin lebih fokus pada pencegahan. Dengan adanya penegak hukum, kita semua bisa memahami aturan dan batasan agar praktik ekonomi berjalan bersih dan berintegritas,” pungkasnya. (Red)
