Lensanews.id | LAMPUNG TIMUR
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan konflik gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melalui pembangunan batas permanen berbasis kajian teknis dan masukan langsung dari masyarakat desa penyangga.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigaai Konflik Gajah dan Manusia di Balai Taman Nasional Way Kambas Desa Rajabas Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (24/01/2026).
Gubernur menjelaskan, dialog tersebut secara khusus digelar untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat desa penyangga TNWK yang selama puluhan tahun terdampak konflik dengan gajah liar.
“Ini bukan acara seremonial, kita datang untuk mendengar langsung masyarakat, karena merekalah yang paling merasakan dampak konflik ini. Solusi kedepan harus berangkat dari kondisi ril di lapangan,” ucap Gubernur.
Ditegaskan, Konflik gajah dan manusia di Way Kambas tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan sementara, Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang hampir 60-70 kilometer yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari rawa, sungai, hingga tanah keras.
“Besok tim teknis langsung turun melakukan feasibility study, kita pastikan pembatas ini kuat, ramah lingkungan, tidak menggangu pergerakan gajah, dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dijelaskan Gubernur perhatian lemerintah pusat terhadap Way Kambas sangat serius, Presiden Prabowo Subuanto, ucap dia, menjadikan konflik gajah dan manusia di TNWK sebagai isu prioritas nasional, bahkan dibahas dalam kunjungan kerjasama strategis di Inggris bersama raja Charles III.
“Way Kambas akan menjadi percontohan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia, ini menunjukan bahwa perhatian Presiden bukan sekedar wacana, tetapi komitmen nyata yang dibawa ke forum internasional,” ungkap Gubernur.
Ditambahkan, Way Kambas dipilih sebagai proyek percontohan karena memiliki kompleksitas tinggi, dengan sekitar 125.000. hektare kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman hampir 800.000 jiwa. Keberhasilan mitigasi di TNWK diharapkan menjadi model nasional.
Selain pembangunan batas kawasan, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat pengamanan dan pelibatan masyarakat, Gubernur mengakui jumlah Polisi Kehutanan saat ini hanya 39 orang sangat tidak sebanding dengan luas kawasan TNWK.
“Kita akan melibatkan masyarakat melalui satgas desa dan kemitraan konservasi, Masyarakat bukan objek, tapi mitra utama dalam menjaga hutan dan satwa,” tandasnya.
Dukungan juga datang dari Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XXI/Radin Intan, Mayjen, TNI, Kristomei Sianturi, S. Sos. M. Si. (Han) yang menegaskan kesiapan TNI membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik, baik melalui karya bakti pembangunan infrastruktur maupun patroli bersama secara humanis.
“TNI siap kapanpun dibutuhkan, prinsipnya, gajah tidak disakiti, masyarakat merasa aman,” ujar Pangdam.
Suryanto, warga setempat yang mengikuti dialog menyatakan, masyarakat telah lama menunggu langkah nyata dari pemerintah.
“Kami lelah hidup dalam ketakutan, Mendengar komitmen hari ini, kami merasa ada harapan dan siap mendukung penuh,” katanya. (Ndr/rls).
