LAMPUNG TIMUR | lensanews.id
Pembangunan ruas jalan Bumi Jawa–Tanjung Kesuma di Kabupaten Lampung Timur mulai dikerjakan. Proyek yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp62 miliar tersebut diharapkan mampu menghadirkan infrastruktur berkualitas sekaligus meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat.
Namun, di tengah dimulainya pekerjaan, aspek transparansi dan pengawasan proyek menjadi perhatian di lapangan, Kamis (20/8/2026).
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas konstruksi telah berjalan. Sejumlah pekerja terlihat melaksanakan pekerjaan pada tahapan awal, termasuk proses pemadatan lapisan base.
Meski demikian, pada saat pemantauan dilakukan, papan informasi proyek belum terlihat secara jelas di lokasi pekerjaan. Informasi mengenai unsur pengawasan proyek juga belum tampak secara terbuka di area yang dipantau.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi dasar proyek telah disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran publik.
Selain persoalan keterbukaan informasi, proses pekerjaan di lapangan juga menjadi perhatian. Saat pemadatan lapisan base berlangsung, tidak terlihat aktivitas penyiraman pada area yang sedang dikerjakan.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran terhadap spesifikasi atau metode teknis pekerjaan. Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak, metode kerja, serta standar teknis yang berlaku, diperlukan penjelasan dari pihak pelaksana dan pengawas proyek.
Sebab, kualitas konstruksi jalan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir yang terlihat secara kasatmata. Setiap tahapan pekerjaan, mulai dari kualitas material, ketebalan lapisan, kadar air, proses pemadatan hingga pengujian mutu, memiliki keterkaitan terhadap daya tahan konstruksi.
Karena itu, proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp62 miliar semestinya sejak awal berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi dasar mengenai pembangunan tersebut, antara lain sumber dan nilai anggaran, identitas pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, volume pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan serta target penyelesaian.
Keterbukaan informasi bukan sekadar persoalan memasang papan proyek. Informasi tersebut menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang dibangun, berapa anggaran yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pekerjaan tersebut diawasi.
Apalagi, pembangunan jalan bukan semata-mata mengejar penyelesaian fisik. Dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, mutu pekerjaan harus menjadi perhatian sejak hari pertama pelaksanaan.
Pertanyaan publik pun menjadi relevan: siapa yang memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi? Siapa yang melakukan pengawasan mutu di lapangan? Dan bagaimana memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan konstruksi jalan yang memiliki umur layanan sesuai perencanaan?
Pengawasan idealnya tidak menunggu sampai pekerjaan selesai, apalagi setelah muncul kerusakan. Pengawasan justru harus berlangsung sejak material didatangkan, pekerjaan dimulai, setiap lapisan konstruksi dikerjakan, hingga seluruh tahapan dinyatakan memenuhi persyaratan.
Masyarakat juga memiliki peran melalui kontrol sosial. Pengawasan publik bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan proyek yang menggunakan uang rakyat dilaksanakan secara terbuka, profesional dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan pembangunannya.
Terlebih, ruas Bumi Jawa–Tanjung Kesuma merupakan akses yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat. Karena itu, masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan jalan yang terlihat baik ketika baru selesai dibangun, tetapi juga konstruksi yang mampu bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Rp62 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui anggaran publik melekat tanggung jawab untuk menghasilkan pekerjaan yang transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera memastikan keterbukaan informasi proyek, termasuk pemasangan papan informasi yang mudah dilihat masyarakat serta kejelasan unsur pengawasan di lapangan. Penjelasan mengenai tahapan pekerjaan dan penerapan metode konstruksi juga penting untuk menjawab perhatian publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan keterangan mengenai belum terlihatnya papan informasi proyek dan unsur pengawasan di lokasi pekerjaan.
Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait akan terus dilakukan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan kehati-hatian dalam pemberitaan. (Tim Red)
