LEBAK ✓ lensanews.id
Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menyoroti statement bantahan yang di sampaikan oleh Kadis PUPR Banten di beberapa media online yang mana pihak Kadis menyebutkan bahwa proyek di lebak tidaklah bermasalah semua sesuai regulasi
Menarik Dibaca. . .
Lanjut Rohmat dengan statement tersebut dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya tahu bobroknya seperti apa , apalagi mengenai proyek ciparay cikumpay, taman jaya ujung kulon, dan ruas jalan baru simpang cibeyeh , yanga menurut pihak rohmat harus nya mengevaluasi kinerja disaat ada masukan dari luar bukan malah melakukan pembenaran.
” Ya saya tertarik dengan statement kadis PUPR Banten yang seolah olah melakukan pembenaran , bukanya mengevaluasi seluruh sistem kerja dan pelaksanaan ini malah membantah tuduhan tersebut sedari awal tepatnya pada bulan april mei saya kritisi terkait Perusahaan pemenang tender ruas jalan ciparay- cikumpay nyatanya kadis tidak pernah muncul ke publik apalagi bertatap muka, sehingga saya sampaikan kami tahu bobroknya sudahi drama ingin terlihat benar dan baik lakukan evaluasi hilangkan ego sektoral produk pengadaan yang PUPR lakukan sudah banyak ngaconya,” cetus Rohmat.
Rohmat pun menambahkan dari awal permasalahan PT lambok ulina pihak Dinas PUPR tidak bisa menyatakan regulasi yang mana yang sudah membenarkan dan secara aturan di perbolehkan proyek mega anggaran di e-cataloguekan di Banten, kalau berbicara cawe cawe jelas lah di diduga cawe cawe yang mana e-catalogue atau pun yang du sebut mereka e-purcasing tidak ada bedanya dengan PL yang di selimuti regulasi masa kini,” tegas Rohmat.
Sehingga dengan semua kegaduhan yang ada pihak Lpi mendesak PJ Gubernur Banten untuk mencopot Kadis PUPR dan meminta APH Melek karena jelas adanya pendampingan dari pihak Kejati pun nyatanya masih begitu banyak dugaan permasalahan yang terjadi yang mana hal itu jelas malah membuat pihak Dinas dan pelaksana merasa di lindungi bukan merasa di awasi serius .
Maka dengan itu Lpi mendukung penuh pihak pihak yang hari ini kritis terhadap Pemprov Banten karena jelas Banten perlu di selamatkan dari keserakahan para oknum pejabat yang amat sangat gila kekuasaan , serta mari kita sama sama lihat track record dari Kadis PUPR Banten dimana letak baiknya karena beberapa kebijakan mengenai pembangunan hampir rata rata kacau , mulai dari situ cipondoh,jembatan cisoka II , jembatan jati pulo, jembatan bogeg dan sekarang di tambah 3 proyek ini .
“Jadi jelas Kadis PUPR Banten wajib di periksa KPK serta peran ketua TAPD di pertanyakan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh akan anggaran daerah dimana fungsi pengawasan intensnya apakah diduga keras ikut terlibat pada dugaan cawe cawe proyek,” pungkasnya. (Dra)
