lensanews.id ✓ LEBAK
Kecamatan Lebak Gedong adalah salah satu daerah yang paling parah terdampak akibat bencana alam di Kabupaten Lebak tahun 2020 lalu. Setelah kurang lebih lima tahun menempati Hunian Sementara (Huntara) dengan fasilitas terbatas di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong. Masyarakat yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan tersebut kini patut bergembira karena hunian tetap yang mereka dambakan selama ini akan segera dibangun.
Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya saat doorstop wartawan di pendopo Pemkab Lebak mengatakan, kewenangan pemerintah dalam menyiapkan lahan sudah selesai baik yang di Cipanas 94 unit maupun di Lebak Gedong sebanyak 221 unit. Tapi ada proses-proses yang harus ditempuh usai adanya perubahan nomenklatur kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kini sudah berbeda, yakni menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
“Kami memahami kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja tapi di sini pun ada hak rakyat yang perlu diperjuangkan. Seperti di Lebak Gedong, yang akan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat, saat ini menunggu surat rekomendasi dari Badan Geologi, karena salah satu syarat pembangunan huntap adanya rekomendasi Badan Geologi kita masih menunggu,” ujar Hasbi, Senin 19 Mei 2025.
Bupati juga menjelaskan penyebab terkatung – katungnya pembangunan hunian tetap korban bencana di Lebak Gedong yang pertama itu soal pembebasan lahan. Kedua adanya perubahan nomenklatur Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan Rakyat dan ketiga akibat kebetertasan anggaran.
“Saya harap kepada masyarakat terdampak jangan berkecil hati, karena pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menjadi korban bencana di Kecamatan Lebak gedong, berbagai tahapan – tahapan sedang kita lakukan dan alhamdulillahnya ada kabar baik dari Pemerintah Provinsi Banten, Pak Gubernur melalui Dinas Perkim Provinsi Banten dalam minggu ini akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan dan mendorong tahapan yang sedang kita tempuh,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lebak Febby Rizki Pratama saat ditemui di ruang kerjanya mengakui lambannya penanganan penyediaan hunian tetap bagi warga korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Lebak Gedong. Febby menegaskan pemerintah daerah pasca terjadi bencana tersebut terus menerus berupaya mengajukan berbagai pengajuan demi terealisasinya pembangunan Huntap meski dalam perjalanannya mengalami berbagai kendala.
“Untuk korban kebencanaan yang menempati huntara di Kampung Cigobang memang belum terwujud lantaran masih ada beberapa kendala yang sedang berproses. Konsep awalnya akan kita persiapkan lahan seluas 54 hektare lahan terbagi empat area, itu sudah konsep ideal dengan berbagai fasilitas didalamnya. Kemudian karena berbagai pertimbangan saat itu dimasa kepemimpinan Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan difokuskan 5,4 hektare untuk Kampung Cigobang,” ucap Febby.
Lebih jauh dijelaskan Febby, perubahan rencana yang tadinya 45 hektar menjadi 4,5 hektar. Lahan yang merupakan milik Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sudah didapat dan diusulkan kembali yang waktu itu masih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lagi-lagi harus mengalami kendala karena adanya perubahan nomenklatur kementerian.
“Kalau difokuskan hanya untuk 221 unit huntap dan ditambah fasilitas umum seperti jalan, musala seluas lahan 4,5 hektare itu tidak akan memberatkan anggarannya, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang sudah kita lakukan dengan Bupati, soal lahan sudah clear tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat saja” tandasnya.
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, ada 221 Kepala Keluarga (KK) yang menempati huntara di Kampung Cigobang. Selama ini mereka hidup dalam keterbatasan fasilitas menempati bangunan huntara yang terbuat dari terpal, dan Ditopang material bambu. Tak hanya itu, fasilitas lainnya seperti jalan dan penerangan seadanya membuat hidup mereka semakin menderita. (Dhee)
