LAMPUNG TIMUR | lensanews.id
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mempercepat penertiban dan sertifikasi aset daerah. Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menargetkan penyelesaian sekitar 560 sertifikat aset milik pemerintah daerah hingga akhir November 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum, tercatat secara tertib dalam administrasi pemerintahan, serta terlindungi dari potensi sengketa maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Komitmen itu disampaikan Ela saat penyerahan hasil penyelamatan aset dan sertifikat tanah milik Pemkab Lampung Timur di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Timur, pada Selasa (01/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Lampung Timur berhasil menuntaskan status tanah seluas sekitar 8.500 meter persegi di Desa Gedung Dalam dengan nilai mencapai Rp1,27 miliar. Aset yang selama kurang lebih 27 tahun belum terselesaikan administrasinya itu kini resmi tercatat sebagai aset Pemkab Lampung Timur.
Ela mengapresiasi kolaborasi antara Pemkab Lampung Timur, Kejaksaan Negeri Lampung Timur, dan Kantor Pertanahan Lampung Timur dalam menyelesaikan persoalan aset yang telah berlarut-larut sejak pemekaran wilayah pada 1999.
Menurutnya, penertiban aset bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kekayaan daerah yang menjadi bagian dari kepentingan masyarakat.
“Ini tantangan. Barangnya ada, terlihat, tapi tidak dimiliki. Gimana rasanya? Apalagi tadi disampaikan gedung Pemda 43 hektare. Bertahun-tahun belum ada sertifikatnya. Ini berkat kolaborasi bersama,” ujar Ela.
Ia menegaskan, aset yang secara fisik dikuasai pemerintah harus didukung dokumen kepemilikan yang sah agar dapat tercatat secara benar dalam neraca pemerintah daerah.
“Memang haknya Pemda, memang haknya Lampung Timur, tapi kalau tidak diurus ya tidak dapat. Bahkan itu menjadi ilegal, tidak masuk dalam neraca,” tegasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian ratusan sertifikat tersebut, Ela meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih proaktif melakukan pendataan, pengecekan dokumen, dan pengukuran langsung di lapangan.
Pemkab Lampung Timur juga menyatakan siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan tenaga pengukur dan dukungan teknis lainnya. Apabila keterbatasan personel menjadi kendala, pemerintah daerah membuka opsi penambahan tenaga maupun penggunaan jasa pihak ketiga atau konsultan sesuai ketentuan.
“Kalau kurang personel, tambah lagi. Kalau memang tidak ada, bisa menggunakan pihak ketiga atau konsultan. Yang penting proses penertiban aset ini harus dipercepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Lampung Timur, Munawar, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan penyelesaian sertifikasi sebanyak 338 bidang aset tanah milik Pemkab Lampung Timur pada 2026.
Selain itu, BPN akan memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2026 yang tersebar di 23 desa dengan target keseluruhan 10.011 bidang tanah. Program tersebut diharapkan turut membantu mengidentifikasi dan mempercepat sertifikasi aset pemerintah daerah yang berada di lokasi PTSL.
Dalam kegiatan tersebut, diserahkan empat sertifikat aset Pemkab Lampung Timur. Dua di antaranya merupakan sertifikat Hak Pakai untuk kawasan perkantoran pemerintah daerah dengan total luas sekitar 43,2 hektare.
Bagi Pemkab Lampung Timur, percepatan sertifikasi aset menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga nilai kekayaan daerah, serta memastikan aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
Ela berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri dan Kantor Pertanahan Lampung Timur terus diperkuat agar penuntasan sertifikat tidak kembali tertunda dan seluruh aset daerah mendapatkan kepastian hukum. (Red)
