JAKARTA | lensanews.id
Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, berbagai lembaga ilmiah dan masyarakat sipil memberikan refleksi terhadap arah pembangunan nasional. Salah satunya datang dari Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI).
Melalui pernyataan resminya, Prof. Muhadam Labolo, selaku perwakilan MIPI, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sebagai dua indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintahan.
“Saya kira ada dua hal penting yang selalu diukur oleh kita, yaitu bagaimana tingkat pendidikan dan bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan,” ujar Prof. Muhadam. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan dua variabel penting, yakni pendidikan dan kesehatan.
Prof. Muhadam menilai bahwa dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Prabowo–Gibran telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kedua sektor tersebut melalui sejumlah kebijakan prioritas.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Sekolah Rakyat yang sedang dirancang menunjukkan itikad kuat Presiden Prabowo untuk membangun kualitas pendidikan yang lebih ideal,” jelasnya.
Ia juga menyinggung besarnya harapan publik terhadap arah pembangunan ke depan, terutama dari kalangan muda.
“Sekitar 49 persen kaum milenial berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto dapat memfasilitasi penciptaan lapangan pekerjaan. Upaya seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih yang membutuhkan total anggaran sekitar Rp443 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” paparnya.
Prof. Muhadam menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari strategi ekonomi nasional.
“Jika pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat, maka kesejahteraan akan mengikuti. Dua hal ini adalah indikator paling relevan untuk mengukur keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Prof. Muhadam Labolo merupakan pakar administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, serta Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI).
Ia dikenal luas sebagai akademisi dan peneliti di bidang reformasi birokrasi, kepemimpinan publik, serta penguatan institusi negara berbasis ilmu pengetahuan.
Pernyataan ini menegaskan pandangan MIPI bahwa kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah fundamental menuju tercapainya Indonesia Emas 2045 — sebuah visi tentang bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur berbasis ilmu pengetahuan.
Prof. Muhadam Labolo, Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). * (Red)
