lensanews.id | PESAWARAN
Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali menerima penghargaan, penghargaan yang diterima kali ini bernama Anubhawa Sasana Desa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Lampung.
Penghargaan itu diberikan kepada pemerintah kabupaten pesawaran karena dinilai sukses membina Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan dan Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan dalam memenuhi indikator dan kriteria Desa Sadar Hukum.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyatakan, penghargaan tersebut didapat atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesawaran membina Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan dan Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan memenuhi indikator dan kriteria Desa Sadar Hukum.
Melalui kolaborasi antara Pemkab Pesawaran melalui Bagian Hukum Setdakab Pesawaran bersama Kepala Desa Bogorejo dan Kepala Desa Sidodadi, telah berhasil memenuhi indikator dan kriteria desa sadar hukum, sehingga desa sadar hukum dapat terimplementasikan di 2 (dua) desa tersebut.
Bupati menyebut indikator dan kriteria desa sadar hukum, diantaranya adalah ketaaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum, melakukan penyuluhan masyarakat secara intens tentang agraria atau pertanahan, narkoba, pernikahan dini dan lainnya, serta peran aktif dari kelompok keluarga sadar hukum dalam menyebarluaskan informasi hukum.
“Dirinya berharap Kepala Desa Bogorejo dan Kepala Desa Sidodadi dapat menularkan desa sadar hukum kepada 146 desa lainnya yg berada di wilayah Kabupaten Pesawaran,”kata Bupati Dendi saat menghadiri peresmian 92 Desa, Kelurahan dan Kecamatan Sadar Hukum di Provinsi Lampung tahun 2024 di Swiss-Belhotel, Selasa (25/06/2024).
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan penetapan 92 desa, kelurahan dan kecamatan sadar hukum ini dilakukan secara ketat.
Setiap desa wajib memenuhi beberapa syarat dan indikator hingga akhirnya ditetapkan jadi daerah sadar hukum.
“Indikator utamanya adalah memahami peraturan hukum, diinformasikan setiap ada aturan baru di des aitu harus tahu bahwa ada peraturan yang mengikat masyarakat untuk patuh dan taat hukum,”ujar Sorta Delima.
Untuk diketahui, penetapan desa sadar ini juga bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota, Pemprov Lampung dan para penyuluh hukum di Kantor Kemenkumham Lampung. (Indra)
