Lensanews.id | LEBAK, BANTEN
Terbuktinya batching plant PT. BBS di Cihara tidak dapat menunjukkan kelengkapan perizinan ketika aksi unjuk rasa Koalisi Lebak Selatan (KOLASE) bersama Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) sehingga diduga keras ilegal, kini berkembang DPUPR Provinsi Banten dipertanyakan sejumlah proyeknya menggunakan Readymix dari PT. BBS, Kamis 18 Desember 2025.
KOLASE pun mempertanyakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah pada DPUPR Provinsi Banten yang menurutnya ada kelemahan dan perlu ditindaklanjuti karena sejumlah proyeknya menggunakan Readymix dari perusahaan yang diduga keras ilegal.
“Terbuktinya batching plant PT. BBS saat aksi kemarin tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang kami pertanyakan, serta sudah mendapat Surat Peringatan (SP2) dari Satpol PP Kabupaten Lebak karena melanggar perizinan, maka keakuratan dipastikan ilegal mencapai 99%. Oleh karena itu kini kami pun mempertanyakan mengapa DPUPR Provinsi Banten justru menjadi pengguna Readymix tersebut pada sejumlah proyeknya,” ujar Otoy lahar.
Sementara itu, Apih Asep dari KOLASE menambahkan bahwa PBJ harus sesuai peraturan perundang-undangan, KOLASE menyayangkan jika pihak PUPR kecolongan atas ketidaktahuannya readymix PT. BBS bermasalah. Selain itu kontraktor yang menggunakan pun harus bertanggungjawab karena kami duga untuk kontraktor sudah mengetahui.
“Pihak dinas yaitu PUPR Provinsi Banten sistem verifikasi PBJ nya ada kelemahan dan perlu di evaluasi hingga terjadi seperti ini. Untuk pihak kontraktor, sebagai pengguna juga harus hati-hati jika tidak tahu, tapi akan sangat bermasalah jika sudah mengetahui namun tetap menggunakan. Pertanyaan kami bagaimana proyek pemerintah dalam pengerjaannya menggunakan material Readymix yang diduga ilegal, apakah harus dibongkar lagi semua pekerjaannya yang sudah terpasang?,” tambahnya.
Terpisah, Kadis PUPR Provinsi Banten, Arlan ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp messenger mengenai penggunaan material Readymix dari batching plant PT. BBS yang bermasalah, tidak menjawab. (Dhee)
