Lensanews.id | KOTA METRO
Musrenbang Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, merupakan siklus perencanaan tahunan yang rutin dilaksanakan juga merupakan forum silaturahmi Walikota dan jajarannya dengan masyarakat kelurahan Banjarsari, yang berlangsung di Aula Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Kamis. (15/01/2026)
Turut hadir dalam acara tersebut, Anggota DPRD Dapil Metro Utara, Para staf ahli Walikota, para Assisten Setda Kota Metro, Kepala OPD Pemkot Metro, para Kabag Setda Kota Metro, Camat Metro Utara, Lurah Banjarsari, para Pamong, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Para ketua Komunitas, tamu undangan lainnya.
Sambutan Tertulis Walikota Metro Yang di sampaikan oleh Assisten Rosita, dalam Arahannya Menuturkan bahwa, Musrenbang Kelurahan merupakan siklus perencanaan tahunan yang rutin dilaksanakan juga merupakan forum silaturahmi Walikota dan jajarannya dengan masyarakat kelurahan Banjarsari.
“Pada kesempatan tersebut Walikota mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Musrenbang kelurahan sangat penting karena ini merupakan ruang resmi untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di lingkungannya, apa yang dibahas akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ke tingkat kecamatan, Kota, hingga penganggarannya,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan bahwa, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang lahir dari kebutuhan masyarakat, Ia mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk turut mengawal bahwa usulan yang disampaikan adalah usulan prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Adapun tema yang diusung untuk pembangunan Tahun 2027 adalah ” Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai pondasi Pembangunan Ekonomi Sosial Berkelanjutan,”
Tema pembangunan disampaikan berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.
“Yang menjadi pedoman bagi arah pembangunan lima tahun kedepan dan mendukung. terwujudnya Visi ” Metro Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius. “Maka diturunkan kedalam lima prioritas Daerah Kota Metro 2027, Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan SDM Pelayanan Publik lain untuk memperluas cakupan layanan sosial dasar dan layanan publik,” ucapnya.
Pengembangan proporsionalitas SDM Pemerintahan dalam meningkatkan tata kelola Birokrasi Efisien.
Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Kesehatan dan Sosial Dasar.
“Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial adaptif sebagai dasar inklusifitas sosial ekonomi dan pengentasan kemiskinan, Peningkatan Kualitas Keluarga dengan pengembangan Kemampuan berusaha Masyarakat,” tegasnya.
Pada tahun 2025, jumlah STTS PBB kelurahan Banjarsari sebanyak 4.626 dengan Pokok ketetapan PBB sebesar Rp.427.706.175.00.-,(Empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Dan terealisasi sebesar Rp.281.882.994,00.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Atau 59, 44 %. Tentunya capaian ini perlu ditingkatkan.
“Sedangkan kegiatan Pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2026, dianggarkan sebesar Rp.3.385.990.227,00.- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah),” imbuhnya.
Keterlibatan masyarakat Banjarsari sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Sebagai apresiasi atas pemberdayaan masyarakat pemerintah Kota Metro memberikan insentif bagi para kader kesehatan,pamong,penggiat sosial keagamaan dan kader lingkungan.
“Pemerintah Daerah saat ini dihadapkan pada Dinamika Pembangunan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama yang di hadapi adalah fiskal daerah yang mengalami penurunan yang signifikan. Akibat kekurangan dana transfer dari pemerintah pusat, maupun adanya penurunan pendapatan Asli Daerah,” paparnya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah kota metro menetapkan beberapa strategi,antara lain.
Penajaman Prioritas Pembangunan. Fokus pada program yang langsung di rasakan masyarakat,seperti pelayanan dasar , penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD secara adil dan tidak memberatkan masyarakat serta mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha.
Efisiensi dan rasionalisasi belanja.
Peningkatan kualitas perencanaan agar tidak terjadi pemborosan,” tuturnya.
Penguatan kolaborasi dan alternatif pembiayaan, mendorong peran dunia usaha ,CSR, dan kemitraan Strategis.Menggali potensi sumber pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Musrenbang diharapkan bukan sekedar Forum mengusulkan sebanyak banyaknya program,tetapi ruang musyawarah untuk menyaring usulan yang prioritas,mendesak dan realistis,memastikan pembangunan benar benar berbasis kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
“Mari kita berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan skala prioritas dan meninggalkan ego sektoral.Semoga forum ini menjadi forum musyawarah yang membawa harapan dan juga kepercayaan seluruh masyarakat,” pungkasnya, (Jjs).
