LEBAK ✓ lensanews.id
Ramai jadi bahan pembicara baru baru ini organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak melakukan gerakan sosial dengan mengajak masyarakat dan pemuda untuk bahu membahu membuat obor sebagai alternatif penerangan jalan kabupaten.
Menarik Dibaca. . .
Anan Al-Jihad Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Lebak menyampaikan bahwa Gerakan ini adalah bagian dari sindiran terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak.
“Sengaja saya ajak masyarakat buat pasang obor di pinggiran jalan sebagai sindiran untuk pemerintah, toh mereka punya hak atas penerangan jalan, setiap pembelian token listrik masyarakat itu dikenakan Pajak. Nantinya hasil pajak tersebut akan di alokasikan 10% untuk fasilitas penerangan jalan PJU, tapi buktinya mana?? Jalanan di kabupaten Lebak masih saja banyak yang gelap gulita kok,” ungkapnya.
Selain itu menurut Anan salah satu faktor kecelakaan dan Kriminal yang terjadi di jalanan bersumber pada minimnya faktor penerangan jalan.
“Itu yang kecelakaan, yang di begal kan salah satu faktor dari minimnya penerangan jalan. Itu bagian dari tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah harus melek ke sana,” terangnya.
Gerakan ini dilakukan berdasarkan kajian internal khususnya bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) salah satu bidang dalam struktural pengurus HMI cabang lebak.
“Bidang PTKP HMI sudah mengkaji, ada satu yang menjadi perhatian khusus bagi kami yaitu fasilitas penerangan jalan”
Berdasarkan itu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak akan melakukan proses dialog langsung dengan instansi terkait untuk membahas hal tersebut.
“Saya heran, pendapatan pajak dari tenaga listrik yang di alokasikan untuk Penerangan Jalan Umum itu pasti berbanding dengan Jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Masyarakat lebak banyak, yang kena pajak pun banyak, tapi ko fasilitas penerangan yang bersumber dari hasil pajak itu hampir tidak terasa oleh masyarakat, aneh tidak menurut saudara? ,” ujarnya.
“Saya dengan Ketua Umum Harry Agung sudah komunikasi, Insyallah saya dengan pengurus yang lain akan membawa masalah ini langsung dengan instansi terkait, kemudian kita akan minta tranparansi terkait pengalokasian anggaran pajak tersebut,” tandasnya. (Dra)
