lensanews.id | LEBAK
Perhelatan dialog yang diselenggarakan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), berlangsung menarik. Pasalnya, ragam pendapat dan masukan dari berbagai elemen pun muncul hingga mengerucut pada satu suara yakni melaksanakan Aksi Massa untuk menuntut pemerintah pusat agar mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan.
Salahsatunya, Repi Rizali, Ketua Umum Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (MATADEWA), dalam dialognya dan dengan lantang ia menyampaikan, semua sudah sepakat untuk satu suara memperjuangkan DOB Cilangkahan dengan demonstrasi, dan bagi mahasiswa tidak ada alasan untuk diam.
“Mau berapa hari istana kita tiduri, mau berapa bulan senayan kita duduki. Kalau ulama, tokoh, senior memerintah, turun..siap..ayo. Mau sampai kapan kita diam?,” tegas Repi, dalam dialog Bakor PKC, yang diselenggarakan di De Batete Resto & Lesehan, Kecamatan Malingping, Sabtu, (29/06/2024).
Lanjut Revi, hari ini kita kaku untuk mengakui kekurangan Kabupaten Lebak,
“Artinya penundaan DOB Cilangkahan hanya membuat masyarakat Lebak terjebak kedalam jurang kemiskinan yang lebih dalam, tidak alasan untuk kita diam, tidak ada alasan untuk kita berhenti. Mereka yang memilih bergerak telah memberikan makna perjuangan dan mereka yang memilih diam telah mati sebelum waktunya,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Rafik Rahmat Taufik, Kepala Desa Bayah Timur. Dalam forum dialog tersebut ia mengatakan, masyarakat yang ada di Cilangkahan ini pemimpinnya adalah Kepala Desa. Bahkan, ia mengaku bahwa beberapa bulan lalu sempat ada ide dengan Kepala Desa lainnya untuk menggelar aksi ke istana negara dalam rangka menyuarakan aspirasi yakni dicabutnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan.
“Sudah ada pembahasan, bayangkan, masing-masing Kepala Desa di wilayah DOB Cilangkahan ini memiliki kendaraan, baik pribadi maupun mobil siaga desa. Sekarang kita hitung, cukup satu Kepala Desa dengan kendaraan pribadi berangkat penuhin. Misalnya satu mobil ada enam orang di kali seratus mobil itu sudah enam ratus masa. Mobil itu kita jajarin di istana Negara. Sebelum ada keputusan pemangku kebijakan di pusat, kita menginap disitu. Tidak perlu ada penggalangan dana, kami saja masing masing biayai peserta aksi yang kami bawa” kata Rafik, yang di iyakan oleh Ubed Jubaedi Kepala Desa Rahong, yang berdiri disamping Rafik saat menyampaikan aspirasi dalam dialog tersebut.
Rafik juga berharap ada komunikasi yang jelas antara Bakor, para tokoh dengan para Kepala Desa di wilayah Selatan.
“Kami membahas ini, karena kami melihat gerakan Bakor 3 bulan ke belakang ini tidak kelihatan, apakah sedang siap siap atau apa, maka kami berpikir ini harus dimulai oleh Kepala Desa. Berkaca pada revisi Undang – Undang Desa, atas desakan masa, dalam hitungan tidak lama bisa dilakukan dan di ketok oleh DPR. Maksud saya, hal ini juga bisa kita lakukan untuk mendesak pencabutan moratorium DOB Cilangkahan,” tandasnya.
Sementara itu, Heri Juheri, Ketua Bakor PKC, saat konferensi pers, mengaku terharu dan semangat atas masukan dan semangat yang disampaikan oleh seluruh peserta yang hadir.
Dikatakannya, bahwa pertemuan hari ini untuk memperkuat dalam mempersatukan terbentuknya DOB Cilangkahan bukan mimpi pengurus Bakor saja tapi ini adalah sebuah keniscayaan untuk semuanya.
“Semangat itu muncul kembali, kita galang kekuatan dan kesatuan. Saya terharu tadi semua siap dukung, mulai dari mahasiswa, tokoh sampai Kepala Desa siap biaya sendiri untuk berangkat ke Jakarta. Hari ini cerminan kekuatan itu terlihat, ini harus terus menggema dan harus sampai kepada RI 1 (Presiden), dan insya Allah nanti kita agendakan untuk melaksanakan aksi,” tegasnya.
(Usep).
