LAMPUNGLAMPUNG TIMURTNI & POLRI

Hadiri Pemantapan KDKMP Kecamatan Sekampung, Ini Harapan Danramil

12
×

Hadiri Pemantapan KDKMP Kecamatan Sekampung, Ini Harapan Danramil

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

Lensanews.id | MEDIA CENTER KODIM, LAMPUNG TIMUR 

Adapun Lima Desa yang dimaksud diantaranya, KDKMP Mekarmukti, Sidodadi, Mekarmulya, Sambikarto dan KDKMP Girikarto. Sementara 12 Desa yang belum antara lain, Jadimulyo, Trimulyo, Wonokarto, Hargomulyo, Mekarsari, Sumbersari, Sumbergede, Sukoharjo, Sidomulyo, Giriklopomulyo, Sidomulyo dan Desa Sidomukti.

Masih adanya Desa di Kecamatan Sekampung bahkan Kecamatan-kecamatan lain sekabupaten Lampung Timur yang belum memiliki lahan gerai KDKMP bukan tanpa sebab, karena sebelum proses pembangunan ada beberapa kriteria/syarat yang harus dipenuhi.

Pertama yang harus dipastikan adalah kejelasan status kepemilikan lahan. Dalam hal ini, Kepala desa perlu memeriksa dengan cermat apakah lahan merupakan aset desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, atau kementerian/lembaga.

Kedua, lahan yang disiapkan harus memiliki luasan minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan dan area parkir. Ketiga, lanjut Bima, lokasi lahan harus strategis dan mudah diakses warga agar Kopdeskel Merah Putih benar-benar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa. Dan keempat lahan harus siap pakai dan tidak berada di kawasan rawan bencana sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Camat Sekampung, Supratman mengajak 12 Kades yang belum memiliki lahan segera mengajukan/ melaporkan jika ada tanah Pemda di masing-masing Desa sehingga bisa segera ditindak lanjuti dengan pihak-pihak terkait.

Pada kesempatan yang sama, Danramil Kapten Inf Suefdi berharap kepada semua pihak mendukung dan mensukseskan proyek strategis nasional sebagai pilar baru ekonomi berbasis rakyat, penggerak ekonomi, memperkuat kesejahteraan serta ketahanan nasional melalui program KDKMP.

“Mari saling bekerjasama, karena keberhasilan program KDKMP sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta segenap elemen masyarakat. Pembangunan desa bukan sekadar program top-down, tetapi gerakan bersama untuk memandirikan bangsa,” jelasnya.(Pendim0429/Lamtim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *