lensanews.id | BANDAR LAMPUNG
Anggota Komisi II DPR-RI fraksi PDI Perjuangan Ir, Hi. Endro S, Yahman, M, Sc, sangat mendukung Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin yang mengimbau kepada seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung bersama Kabupaten dan kota saling bersinergi mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Dikatakan Endro, program tersebut bagus untuk kesejahteraan bersama, common welfare bagi masyarakat Lampung untuk Kesejahteraan bersama berlandaskan keadilan.
“Keadilan perlu “trust/kepercayaan kedua belah pihak antara kab/kota dengan provinsi. Catatan BPK membuktikan bahwa provinsi menunggak dana bagi hasil (DBH) yang mrupakan hak kabupaten /kota sudah beberapa tahun ini belum dilunasi.
Catatan sejarah ini yang kemungkinan membuat “trauma” atau kepercayaan kabupaten/kota kepada kebijakan provinsi menjadi menurun, khususnya pajak kendaraan, rokok dll. Sehingga kepatuhan membayar pajak kendaraan, BBNKB masih rendah,”ungkap Endro
Ditambahkan Endro, Kepercayaan dan perasaan diperlakukan tidak adil dalam kebijakan fiskal daerah, ini yang harus dibenahi oleh Pj, gubernur.
“Ini mempertaruhkan kewibawaan Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat didaerah lho.
Ini belum bicara Ketergantungan fiskal dari Pusat ke daerah, dana transfer dari pusat ke daerah di Lampung yang prosentasenya masih tinggi, yang artinya masih amat sangat tergantung kucuran pemerintah pusat, ini menjadi persoalan serius dalam otonomi daerah,”tegas Endro.
“Memang di Lampung perlu revolusi mental kepala daerah beserta jajaran aparatus daerah baik propinsi, kab/kota untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi lebih penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi berorientasi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah sosok yang diperlukan dan hrs ada ditengah situasi pilkada. Tugas suci kita bersama adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat terkait sosok kepala daerah yang akan dipilihnya. Karena semua keputusan ada dirakyat, itulah resiko pilkada yang suara terbanyak/liberal,”kata Endro menandaskan.
(Indra).
