Lensanews.id | LEBAK
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Lebak melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang mengalokasikan anggaran Rp4,9 miliar untuk rehabilitasi Alun-Alun. Kebijakan ini dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak sensitif terhadap kondisi infrastruktur daerah yang memprihatinkan. Sabtu (17/01/2026)
Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DPC GMNI Lebak, Bung Rojai, menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut menunjukkan ketidakpekaan Bupati dan DPRD Lebak sebagai pemangku kebijakan terhadap kebutuhan riil masyarakat.
”Kami menilai Bupati dan DPRD Lebak tidak peka terhadap realitas di lapangan. Di saat banyak infrastruktur rusak berat dan warga Lebak Gedong sudah menanti kejelasan hunian tetap (huntap) selama enam tahun, Pemkab justru memprioritaskan anggaran miliaran rupiah hanya untuk estetika Alun-Alun,” ujar Rojai dalam keterangan persnya, Sabtu (17/1/2026).
GMNI Lebak juga menyoroti ironi pembangunan di Kabupaten Lebak. Menurut mereka, banyak ruas jalan yang merupakan akses vital pendidikan dibiarkan rusak tanpa perbaikan, sementara proyek Alun-Alun justru berjalan mulus.
”Apa urgensi rehabilitasi Alun-Alun dengan biaya sebesar itu? Di sisi lain, akses pendidikan terhambat jalan rusak, dan masalah sosial di Lebak Gedong belum ada solusi konkret. Kami mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD, ada apa dengan para pemangku kebijakan kita?” lanjut Rojai.
DPC GMNI Lebak menantang Pemkab dan DPRD Kabupaten Lebak untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan masalah infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Organisasi mahasiswa ini mendesak agar anggaran daerah (APBD) difokuskan pada pemulihan ekonomi dan fasilitas dasar publik.
”Kami akan terus konsisten mengawal agar Pemkab Lebak benar-benar bersama rakyat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan,” tegasnya.
DPC GMNI Lebak adalah organisasi mahasiswa yang berfokus pada perjuangan keadilan sosial, transparansi pemerintahan, serta advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat di wilayah Kabupaten Lebak.
(*Dhee)
