KOTA METRO | lensanews.id
DPRD Kota Metro bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Sidang Paripurna Istimewa untuk mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).
Pidato tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Presiden Prabowo menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semua kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah juga akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek lintas generasi.
Di sektor industri, pemerintah mendorong terciptanya pasar bagi produk nasional, salah satunya melalui pemberian subsidi kendaraan listrik.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Akan tetapi, kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” tegasnya.
Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan. Setiap program pemerintah, kata dia, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara disiplin.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, pemerintah di seluruh tingkatan didorong untuk mengutamakan belanja yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat. Oleh karenanya, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa, harus kita hapus praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tegas Presiden.
Sidang Paripurna Istimewa tersebut menjadi bagian dari agenda DPRD Kota Metro dalam mengikuti penyampaian arah kebijakan pemerintah pusat terkait APBN 2027 serta agenda pembangunan nasional. (Adv)
