SERANG | lensanews.id
Seruan Mahasiswa Suarakan Keadilan (SEMARAK) mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi di Kantor BBWSC3 Banten setelah SEMARAK mengklaim menemukan sejumlah indikasi persoalan pada pelaksanaan program di lapangan, khususnya di Kabupaten Lebak.
Dalam forum yang dihadiri jajaran Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) tersebut, SEMARAK menyoroti efektivitas pengawasan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan Manajemen Balai (KMB) yang dinilai belum mampu mencegah munculnya dugaan ketidaksesuaian teknis pada sejumlah pekerjaan.
Koordinator I SEMARAK, Firdaus Lengkara, menyampaikan bahwa hasil pengumpulan informasi dan data di sejumlah lokasi pekerjaan menunjukkan adanya indikasi dugaan pelaksanaan yang tidak sepenuhnya mengacu pada spesifikasi teknis sebagaimana ketentuan program.kemarin (senin 13/6/2026)
“Hasil pengumpulan informasi dan data yang kami lakukan menunjukkan masih ditemukan indikasi dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kondisi ini menjadi pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan TPM maupun KMB selama proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung,” ujar Firdaus.
Menurutnya, TPM dan KMB bukan sekadar pendamping administratif, melainkan memiliki tanggung jawab memastikan kualitas material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, hingga tertib administrasi berjalan sesuai petunjuk teknis.
“Apabila berbagai persoalan masih berulang di lapangan, maka evaluasi terhadap sistem pengawasan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Koordinator II SEMARAK, Aditia Ikhsan, menilai pengawasan yang dilakukan BBWSC3 Banten juga perlu diperkuat. Menurutnya, pengendalian kualitas tidak cukup hanya melalui laporan dari tenaga pendamping, tetapi harus dibarengi monitoring dan evaluasi langsung oleh pihak balai.
“Kami memandang pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Verifikasi lapangan harus menjadi instrumen utama untuk memastikan setiap pekerjaan benar-benar memenuhi spesifikasi teknis dan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan,” kata Aditia.
SEMARAK kemudian meminta BBWSC3 Banten melakukan evaluasi terhadap kinerja TPM dan KMB serta memperketat mekanisme pengawasan pada seluruh pekerjaan P3-TGAI agar potensi penyimpangan teknis dapat dicegah sejak awal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) BBWSC3 Banten, Leo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menugaskan tenaga pendamping untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, BBWSC3 akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, SEMARAK memastikan akan membawa hasil pengumpulan informasi dan data tersebut ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum melalui agenda audiensi.
Firdaus mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sekaligus mendorong perbaikan sistem pengawasan Program P3-TGAI secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan sesuai ketentuan. Karena itu, hasil temuan lapangan akan kami sampaikan kepada Ditjen SDA sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut,” ujarnya.
SEMARAK menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program P3-TGAI di Provinsi Banten sebagai bentuk partisipasi publik dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur irigasi yang dibiayai melalui APBN.
