PESAWARAN | lensanews.id
Menghadapi perubahan arah kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat fondasi perencanaan lewat Forum Group Discussion Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro atau ADEM 2026–2027. Forum strategis ini digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD di Hotel Akar, Bandar Lampung, Jumat 17 April 2026.
FGD menjadi bagian krusial penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA 2027 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran KUPA 2026, sebagaimana amanat Pasal 89 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Forum dihadiri Kepala Sub Bagian Perencanaan, pejabat fungsional perencana, serta operator dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Pesawaran.
Plt Kepala BPKAD Pesawaran Iswanto menegaskan FGD ini momentum memperbaiki pola lama penyusunan ADEM yang masih parsial. “Melalui forum ini, kita menyusun ADEM secara bersama-sama agar lebih terintegrasi, sehingga mampu mendukung perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujarnya.
Iswanto menyoroti pergeseran kebijakan fiskal pusat yang kini lebih fokus pada pemberian program ketimbang transfer anggaran langsung ke daerah. Kondisi itu menuntut daerah lebih adaptif. “Kita perlu menyesuaikan pendekatan dalam penyusunan ADEM agar tetap relevan dengan arah kebijakan pusat, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.
Hadir sebagai narasumber, Ketua Tim Peningkatan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Ayu Hayanutunnisma, S.E., M.M. Ia menekankan pentingnya penajaman isu strategis dan sinkronisasi peran OPD dalam penyusunan ADEM untuk mendukung APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
FGD bertujuan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mengidentifikasi dan memvalidasi masalah pembangunan, menyelaraskan peran perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, serta merumuskan strategi berbasis isu prioritas daerah.
Output yang ditargetkan antara lain rumusan permasalahan pembangunan yang terverifikasi, pemetaan program dan kegiatan OPD beserta peran masing-masing, serta rekomendasi kebijakan untuk penyusunan ADEM pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam empat kelompok diskusi tematik: penanganan working poor termasuk tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Melalui diskusi tersebut, seluruh peserta menyusun matriks aksi kebijakan ADEM berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Langkah ini diyakini menjadi pijakan konkret menuju perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. (Indra).
