Lensanews.id | LEBAK, BANTEN
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025, resmi menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Program ini bertujuan fundamental untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting dengan menyediakan makanan bergizi secara cuma-cuma bagi kelompok rentan, terutama anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program MBG diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Selain dampak kesehatan, program ini juga memiliki efek berganda pada perekonomian lokal:
Penciptaan Lapangan Kerja Baru.
Keterlibatan UMKM dan Petani Lokal dalam rantai pasok penyediaan bahan makanan.
Rincian Anggaran: Transparansi dan Potensi Korupsi
Menurut data yang dikutip dari bgn.go.id, biaya yang ditetapkan untuk satu porsi Makan Bergizi Gratis adalah sebesar Rp 15.000,00, dengan rincian yang telah diatur:
Rp 10.000,00: Belanja bahan pangan.
Rp 3.000,00: Biaya operasional (gaji karyawan, listrik, internet, LPG, BBM, dan transportasi).
Rp 2.000,00: Sewa usaha (sewa bangunan dan peralatan).
Menyikapi besaran anggaran ini, Barkowi, Aktivis Lebak Selatan, memberikan penekanan keras. Ia mendesak agar Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat mengelola dana tersebut dengan transparan dan benar, tanpa adanya indikasi korupsi.
“Pemerintah sudah mengatur dengan baik, keuntungan SPPG sudah ada di situ, jadi makanan yang disajikan jangan sampai mengurangi nilai yang sudah ditetapkan,” tegas Barkowi.
Barkowi juga menyoroti kasus yang terjadi di beberapa daerah luar Kabupaten Lebak yaitu dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Ia juga berharap perihal ini menjadi perhatian serius, mengingat program ini menyasar kelompok yang paling rentan.
“Oleh karena itu,pengelola SPPG di Lebak Selatan dan sekitarnya dapat bekerja dengan ekstra hati-hati dalam seluruh proses, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga penyajian makanan. Kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan tujuan utama program tercapai,”katanya. (Tim/ Dhee)
