Lensanews.id | LEBAK, BANTEN
Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Gunung Gede, Kabupaten Lebak, semakin memprihatinkan. Fasilitas kesehatan yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu itu disebut tidak pernah sekalipun mendapatkan perbaikan atau rehabilitasi selama kurang lebih 25 tahun.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dugaan pembiaran ini berkaitan dengan status kepemilikan tanah Pustu yang hingga kini belum memiliki kejelasan. Situasi tersebut diduga menjadi alasan pemerintah desa maupun dinas terkait enggan mengambil langkah perbaikan, meski Pustu merupakan layanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan warga.
Pada penelusuran awak media di lokasi pada 15 November 2025, kondisi bangunan tampak mengalami kerusakan parah dan dinilai tidak layak digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan.
Seorang petugas medis yang sudah mengabdi 25 tahun di Pustu tersebut membenarkan bahwa permohonan rehabilitasi telah berkali-kali diajukan.
“Sejak saya bertugas di sini sudah 25 tahun, pengajuan rehabilitasi sudah beberapa kali kami sampaikan. Bahkan pernah diberitakan di media nasional seperti Trans7 ‘Indonesia Ku’. Tapi sampai sekarang tidak ada hasil, tidak ada tindak lanjut. Alasan mereka selalu karena status tanah yang tidak jelas,” ungkapnya.
Warga setempat juga mengungkapkan hal serupa. Mereka menyebut sejak awal berdiri hingga tahun 2025, Pustu tersebut bahkan belum pernah diperbaiki sedikit pun.
“Kami bingung kenapa tidak pernah diperbaiki. Padahal ini satu-satunya fasilitas kesehatan yang kami punya. Kalau harus ke Puskesmas di Panggarangan, jaraknya sekitar 35 kilometer,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain masalah bangunan, akses menuju Puskesmas Panggarangan juga sangat sulit. Sekitar 50 persen jalan penghubung Desa Gunung Gede – Desa Cibarengkok rusak dan memerlukan rehabilitasi. Pada musim hujan, akses menjadi sangat sulit dilalui, sehingga sebagian warga hanya mengandalkan bidan desa untuk pelayanan kesehatan dasar.
Kerusakan parah pada Pustu membuat layanan kesehatan di Desa Gunung Gede praktis tidak memenuhi standar sarana pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua CC IMC (Ikatan Mahasiswa Cilangkahan), Hendrik Arrizqy, turut menyoroti kondisi memprihatinkan tersebut. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Terkait status kepemilikan tanah, Pemerintah Daerah bersama dinas terkait harus segera mencari solusi alternatif dan melakukan langkah konkret. Ini merupakan jawaban yang harus diberikan atas keluhan masyarakat Gunung Gede selama ini,” tegas Hendrik.
Lebih jauh, Hendrik menyampaikan bahwa CC IMC akan segera melayangkan surat permohonan audiensi terbuka di kantor Kecamatan Panggarangan. Ia meminta agar Kepala Desa Gunung Gede, Kepala PKM Panggarangan, serta Camat Panggarangan hadir dan duduk bersama membahas kondisi Pustu serta mencari solusi yang realistis. * (Dhee)
