lensanews.id ✓ LEBAK
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau) DPC Kabupaten Lebak dan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Lebak menyatakan keprihatinan mendalam terkait pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sepanjang Jalan Nasional Simpang Bayah.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, Apih Asep, Ketua LSM Harimau, mengungkapkan adanya dugaan kekurangan bahan material semen dalam proyek tersebut.
Kejadian ini semakin mencuat karena, meskipun pembangunan TPT baru selesai dilakukan, hasil pemeriksaan kasat mata menunjukkan beberapa bagian TPT sudah mulai mengalami ambrol, Kamis (14/08/2025).
Dalam keterangan kepada wartawan, Apih Asep menegaskan pentingnya evaluasi dan pengecekan menyeluruh terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung.
“Penting bagi pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pembangunan sesuai dengan standar dan tidak terjadi kekurangan bahan material, agar kualitas dan keberlanjutan proyek dapat terjamin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Apih Asep juga mengimbau agar otoritas terkait segera melakukan audit independen terhadap proyek ini.
“Jika terbukti adanya pengurangan bahan semen, pihak berwenang harus tegas dalam menindaklanjuti dan melakukan langkah perbaikan agar kekuatan serta kualitas TPT dapat memenuhi standar teknis yang berlaku,” tambahnya.
Di sisi lain, Iyan Nulhadi, Ketua LP-KPK Kabupaten Lebak, juga menyayangkan dugaan kekurangan bahan material semen dalam pekerjaan TPT jalan nasional Simpang Bayah.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur agar hasilnya maksimal dan sesuai standar.
LSM Harimau dan LP-KPK berharap pemerintah dan semua pihak terkait dapat menindaklanjuti laporan ini secara serius demi menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan proyek pembangunan TPT berjalan dengan aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang kokoh dan tahan lama sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. (Kpek RM)
